Legislator Tegaskan Bansos Harus Tepat Sasaran

06-05-2020 / KOMISI VIII
Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis. Dok/Man

 

Anggota Komisi VIII DPR RI John Kenedy Azis menilai bantuan sosial (bansos) yang diberikan Kementerian Sosial kepada masyarakat kurang mampu akibat dari mewabahnya virus Corona (Covid-19) masih belum tersalurkan dengan benar. Untuk itu dibutuhkan data yang valid agar penyaluran kebutuhan tersebut menjadi tepat.

 

“Masih banyak keluarga kurang mampu di luar sana yang belum mendapatkan bantuan padahal rumahnya saja jauh dari kata layak apalagi bertahan dalam kondisi seperti ini,” ujar John saat Rapat Kerja dengan Menteri Sosial dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) secara virtual, Rabu (6/5/2020).

 

Politisi Partai Golkar tersebut menilai masih banyaknya keluarga kurang mampu yang tidak mendapatkan bantuan akibat tidak terdaftar pada data di Kemensos, sehingga menjadi tugas untuk instansi terkait agar memberikan serta menyalurkan bantuan secara tepat dan menyeluruh.

“Mungkin mereka itu tidak terdaftar di data Kemensos, sehingga (data) tidak dapat ditemukan. Ini menjadi tugas untuk Kemensos agar menyalurkan bantuannya secara tepat, karena di luar sana masih banyak keluarga kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan,” pesan John.

 

Lebih lanjut legislator daerah pemilihan (dapil) Sumatera Barat itu mengapresiasi langkah cepat Kemensos dengan memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu secara cepat dengan tujuan untuk meringankan beban ekonomi di tengah pandemi virus Covid-19.

 

“Mungkin bantuannya belum sepenuhnya menyeluruh, tetapi sejauh ini langkah Kemensos sudah patut kita apresiasi, karena dengan cepat menyalurkan bantuan kepada keluarga kurang mampu dengan tujuan menjadi kestabilan ekonomi di tengah pandemi ini,” kata John. (tn/sf)

BERITA TERKAIT
HNW Minta Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Maksimal Penyelenggaraan Haji 2026
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid menegaskan pentingnya fungsi koordinasi, sinkronisasi, dan pengawasan, melalui forum...
Komisi VIII Serap Aspirasi Soal Layanan Haji bagi Lansia dan Disabilitas
21-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas...
RUU Penyelenggaraan Haji: Soroti Transisi Kelembagaan dan Usulan Kampung Haji
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta – Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan Islam di Nusantara...
Revisi UU Haji Diharapkan Tingkatkan Kualitas Pelayanan Jemaah
20-08-2025 / KOMISI VIII
PARLEMENTARIA, Jakarta — Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, menegaskan bahwa revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah...